Menjelang tahun 1945, posisi jepang dalam perang Pasifik mulai terjepit. Jendral Mac. Arthur, Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya yang terpukul di Filiphina mulai melancarkan pukulan balasan dengan siasat "Loncat Katak nya". Satu persatu pulau-pulau antara Australia dan jepang dapt direbut kembali. Pada bulan April 1944 sekutu telah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun semakin terjepit.
Keadaan makin mendesak ketika pada bulan Juli 1944 Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting karena jarak Pulau Saipan-Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA. Hal itu menyebabkan keguncangan pada masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun semakin buruk.
Akibat faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut, menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo Pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jendral Kuniaki Kaiso. Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai janji kemerdekaan Indonesia.
Sebagai realisasi dan janji kemerdekaan yang telah diucapkan oleh Kaiso, maka pemerintah pendudukan Jepang dibawah pimpinan jendral Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai). Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI memiliki 67 orang anggota bangsa Indonesia ditambah dengan 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu R.P.Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In di jalan Pejambon Jakarta (Sekarang gedung Departemen Luar Negeri).
Selama masa berdirinya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama beralngsung antara tanggal 29 Mei - 1 Juni membahas rumusan dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10-16 Juli 1945 membahas batang tubuh UUD negara Indonesia merdeka.
Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Iinkai). PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno.
Setelah itu keadaan Jepang semakin terjepit dua kota di Jepang dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom yang dijuluki little boy dijatuhkan di kota Hiroshima dan menewaskan 192.558 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 kota nagasaki dibom oleh sekutu. Akibat kedua kota tersebut dibom, Jepang menjadi tidak berdaya dan pada tanggal 14 Agustus 1945 jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu.
Read More ->>
Keadaan makin mendesak ketika pada bulan Juli 1944 Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting karena jarak Pulau Saipan-Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA. Hal itu menyebabkan keguncangan pada masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun semakin buruk.
Hideki Tojo
Akibat faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut, menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo Pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jendral Kuniaki Kaiso. Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai janji kemerdekaan Indonesia.
Sebagai realisasi dan janji kemerdekaan yang telah diucapkan oleh Kaiso, maka pemerintah pendudukan Jepang dibawah pimpinan jendral Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai). Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI memiliki 67 orang anggota bangsa Indonesia ditambah dengan 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu R.P.Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In di jalan Pejambon Jakarta (Sekarang gedung Departemen Luar Negeri).
Selama masa berdirinya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama beralngsung antara tanggal 29 Mei - 1 Juni membahas rumusan dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10-16 Juli 1945 membahas batang tubuh UUD negara Indonesia merdeka.
Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Iinkai). PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno.
Hirosima setelah dibom sekutu
